Banteneksis – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus matangkan strategi guna meningkatkan serapan tenaga kerja, khususnya bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Skema pemantapan kompetensi akan dilakukan dengan berkolaborasi dengan Gyokai Indonesia Kompeten, lembaga yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, Pemprov Banten terus mencari formulasi agar potensi lulusan SMK di Banten dapat berkembang optimal dan lebih siap bersaing di dunia kerja.
Kesiapan tenaga kerja lokal mutlak diperlukan untuk menjawab kebutuhan industri saat ini. Untuk mendukung langkah tersebut, Pemprov Banten telah mengintegrasikan komitmen ini dengan Program Sekolah Gratis.
”Program Sekolah Gratis sangat membantu dalam pemenuhan standar sertifikasi. Kami terus mendorong agar kapasitas anak didik SMK meningkat,” ujar Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (7/10/2026).
More Read
Adanya Grokai Indonesia Kompeten menurut Andra Soni sangat lah membantu untuk para siswa nantinya. Iya menyambut positif langkah Gyokai Indonesia Kompeten yang siap bersinergi dengan Pemprov Banten dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten.
“Semoga niat baik kita bersama dimudahkan dan diberikan kekuatan untuk merealisasikan rencana ini,” tambahnya.
Sementara itu, CEO Gyokai Indonesia Kompeten, Teguh Imam Pambudi, menjelaskan bahwa sinergi ini difokuskan pada penempatan kerja nyata melalui program pemagangan.
Ia mengapresiasi dengan Visi Gubernur Banten bahwa lulusan baru SMK harus memiliki bekal pengalaman praktis sebelum memasuki tahapan profesional.
”Melalui program magang inilah, para lulusan SMK akan mendapatkan pengalaman riil yang sangat dibutuhkan oleh industri. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi langsung mempraktikkannya di lapangan,” ungkap Teguh.
Gyokai Indonesia Kompeten saat ini juga telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Polda Banten serta sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Banten.
“Nantinya program ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten agar ekosistem pendidikan dan penempatan kerja dapat berjalan selaras,” tutup Teguh.
