Pandeglang – Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2027 harus selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi saat menutup kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 di Hotel Mutiara Carita.
“Seluruh SKPD harus menyingkronkan perencanaan anggaran dengan visi dan misi kepala daerah,” ungkap Iing.
Program dan kegiatan yang direncanakan harus benar-benar menjawab kebutuhan dasar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang. Iing berpesan, pembangunan daerah tidak terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran yang matang.
“Penyusunan RKA menjadi tahapan penting yang harus diperhatikan sebelum memasuki proses pembahasan hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Iing.
Iing menjelaskan, seluruh perencanaan anggaran OPD harus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan pondok pesantren.
More Read
“Program yang disusun dapat sesuai dengan harapan masyarakat karena pada akhirnya anggaran tersebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat,” tegas Iing.
Kegiatan sosialisasi ini menurut Iing tidak hanya menjadi sarana untuk memberikan pemahaman mengenai pedoman teknis penyusunan RKA-SKPD, tetapi juga menjadi momentum untuk menyatukan persepsi serta memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027.
“Saya berharap seluruh materi dan arahan yang telah disampaikan dalam kegiatan ini dapat dipahami dan diterapkan oleh masing-masing perangkat daerah dalam proses penyusunan RKA. Dengan begitu, perencanaan anggaran dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran,” harapnya.
Iing mengaku bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan. Namun, di sisi lain, kebutuhan pembangunan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus berkembang.
“Setiap program yang direncanakan harus memiliki urgensi, memberikan dampak, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” ungkapnya.
“Anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, serta memberikan manfaat nyata sesuai dengan visi dan misi kepala daerah,” tambahnya.
