Banteneksis – Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri) RI memilih Pemprov Banten menjadi salah satu wilayah yang dipilih untuk pembelajaran bagi 50 calon pemimpin strategis pemerintahan dari Kemendagri dan instansi daerah. Pemprov Banten dinilai memiliki pengalaman serta inovasi terbaik dalam pengelolaan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Dari Pemprov Banten kami ingin belajar dan mengadopsi praktik-praktik terbaik di Pemprov Banten, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” Kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Andi Ony Prihartono, Kamis (15/10/2026).
Andi mengaku, Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi bahan pembelajaran bagi 50 calon pemimpin strategis pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan berbagai instansi daerah.
Melalui kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXIV Tahun 2026, para peserta secara khusus menggali praktik baik yang diterapkan Pemprov Banten untuk diadaptasi di instansi masing-masing.
50 peserta tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang dipersiapkan menduduki jabatan strategis Eselon II di tingkat kementerian, lembaga pusat, maupun pemerintah daerah.
More Read
“Alhamdulillah Kunjungan kmai disambut langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni, dan Pak Gub menyambut kami dengan baik,” ungkap Andi.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyambut positif kepercayaan Kemendagri yang menjadikan wilayahnya sebagai lokus pembelajaran. Ia menilai, agenda ini menjadi ruang strategis untuk berbagi pengalaman sekaligus menyerap masukan demi penyempurnaan program pembangunan Banten.
“Ini sebuah kehormatan bagi Provinsi Banten. Apa yang sudah kami lakukan bisa dipelajari bersama, sementara kekurangan yang ada menjadi bahan evaluasi untuk terus kami tingkatkan,” kata Gubernur Andra Soni.
Gubernur Andra Soni berharap visitasi peserta PKN II Kemendagri yang berlangsung pada 15–17 Oktober 2026 ini tidak sekadar menjadi ajang observasi, melainkan juga melahirkan pertukaran gagasan yang produktif.
”Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antar lembaga pemerintahan, khususnya dalam pengembangan kapasitas kepemimpinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” ungkap nya.
