Cilegon – Proses pengisian tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memasuki tahap akhir. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan persetujuan teknis (Pertek) terhadap seluruh nama yang diusulkan melalui mekanisme manajemen talenta.
Dengan keluarnya Pertek tersebut, keputusan penentuan pejabat definitif kini berada di tangan Wali Kota Cilegon Robinsar. Masing-masing jabatan telah memiliki tiga kandidat yang dinyatakan memenuhi rekomendasi BKN.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Sekaligus Ketua Komite Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, mengatakan membenarkan jika BKN Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan persetujuan teknis (Pertek) pada 1 November 2026, atau hanya berselang dua hari setelah usulan diinput ke sistem BKN pada 9 November 2026.
“Untuk mempromosikan tiga besar ini, alhamdulillah semuanya diberikan rekomendasi oleh BKN. Tinggal Pak Wali memilih dari yang tiga besar itu siapa yang akan dijadikan definitifnya,” kata Aziz saat ditemui di ruangannya,” Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, setelah Pertek diterbitkan, pihaknya akan melaporkan hasil tersebut kepada Wali Kota. Selanjutnya, Robinsar memiliki kewenangan menentukan satu nama dari tiga kandidat di masing-masing jabatan.
Walikota Robinsar memiliki opsi untuk melakukan pemanggilan dan wawancara lanjutan terhadap para kandidat sebelum menetapkan pejabat terpilih.
“Itu hak prerogatif Pak Wali. Tinggal apakah nanti setelah kami laporkan, Pak Wali langsung menyampaikan si A, si B, si C yang akan dilantik, ya sudah tinggal kita siapkan untuk acara pelantikannya,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, penentuan tiga besar dilakukan berdasarkan dua komponen penilaian. Sebanyak 70 persen berasal dari penilaian manajemen talenta yang mencakup kompetensi, kinerja, dan sejumlah indikator lainnya.
Sementara 30 persen sisanya berasal dari hasil wawancara. Nilai dari kedua komponen tersebut kemudian digabungkan dengan hasil penilaian komite yang terdiri dari lima orang.
“Talenta kan dari sisi kompetensi, dari kinerja, dan lain sebagainya. Itu bobotnya 70 persen. Nah, sedangkan untuk wawancara itu, nanti digabung bobotnya, nilainya digabung bobotnya 30 persen,” jelasnya.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa masuknya kandidat dalam tiga besar tidak otomatis membuat mereka memiliki peluang yang berbeda secara mutlak. Walikota tetap memiliki kewenangan memilih satu dari tiga nama yang telah mendapatkan rekomendasi BKN.
“Yang penting masuk tiga besar. Terlepas apakah yang dipilih yang terbaik, nomor urut 1, 2, 3 terserah Wali Kota,” ungkapnya.
Sementara itu, proses pengisian tujuh jabatan tersebut sebelumnya didahului dengan pengusulan rotasi sejumlah pejabat untuk mengisi posisi struktural di bawahnya. Pertek untuk rotasi tersebut telah lebih dahulu diterbitkan sebelum usulan tujuh jabatan eselon II disampaikan kepada BKN.
Dengan demikian, setelah Wali Kota menentukan pejabat definitif, pohaknya akan langsung menyiapkan tahapan pelantikan dan penataan posisi pejabat lainnya.
Perlu diketahui, tujuh jabatan ini yang jadi rebutan yakni, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala DPMPTSP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Direktur RSUD, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).