Pandeglang – Penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dinilai sebagai ancaman paling nyata bagi kelangsungan hidup Badak Jawa.
Tokoh Jawara Banten, H. Suminta Idris, angkat bicara. Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh dibiarkan. Ujung Kulon adalah harga diri Banten, bukan barang dagangan.
“Jangan jual Ujung Kulon demi tambang! Badak Jawa itu bukan cuma satwa, itu marwah Banten, itu warisan dunia. Kalau habitatnya dirusak, sama saja kita membunuh badak secara perlahan,” tegas H. Suminta Idris kepada wartawan, Kamis (20/11/2026).
WUP Mengepung Badak
H. Suminta Idris menyoroti Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026. Kepmen itu menetapkan seluruh perairan sekitar TNUK sebagai WUP.
Menurutnya, dalih bahwa WUP belum otomatis menjadi izin tambang adalah permainan kata-kata. Begitu wilayah sudah ditetapkan sebagai WUP, maka pintu eksploitasi sudah terbuka.
“Jangan main kata-kata. Hari ini dibilang baru WUP, besok jadi izin eksplorasi, lusa jadi tambang. Badak tidak bisa bicara, tapi kita sebagai jawara Banten wajib bicara,” ujarnya dengan nada keras.
Ia menilai, aktivitas pertambangan di perairan penyangga akan merusak ekosistem laut, mencemari air, menimbulkan kebisingan, getaran, dan limbah. Padahal Badak Jawa sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan.
“Badak itu hewan yang pemalu, gampang stres. Kalau lautnya keruh, hutan penyangganya rusak, sumber airnya tercemar, mau lari ke mana badak itu? Mau kita pindahkan semua ke Jawa Timur? Itu bukan solusi, itu mengusir,” kata H. Suminta.
H. Suminta Idris juga menolak keras wacana relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Jawa Timur.
Menurutnya, wacana relokasi justru menjadi pengalihan isu agar publik lupa pada bahaya WUP. Padahal bukti Ujung Kulon masih produktif sangat jelas, salah satunya lahirnya bayi badak dari induk Desy pada 10 Oktober 2026 lalu.
“Kalau Ujung Kulon masih bisa melahirkan anak badak, artinya habitatnya masih bagus. Kenapa harus dipindahkan? Yang harus dipindahkan itu bukan badaknya, tapi Kepmen WUP-nya yang harus dicabut!” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut Kepmen WUP dan menghentikan semua wacana relokasi.
Sebagai tokoh jawara, H. Suminta Idris menyerukan agar seluruh elemen Banten bersatu. Jawara, ulama, akademisi, advokat, alumni, dan masyarakat adat harus satu suara mempertahankan Ujung Kulon.
“Ini bukan soal politik, ini soal anak cucu kita. Kalau hari ini kita diam, besok anak cucu kita hanya bisa lihat badak di gambar dan di museum. Jawara Banten tidak akan diam kalau Ujung Kulon diganggu,” pungkasnya.
Ia juga mendukung penuh sikap Advokat Senior Razid Chaniago, Akademisi Uniba H. Wahyudi, dan Ketua IKA UIN SMH Banten Husni Mubarok yang sebelumnya telah menyuarakan penolakan yang sama.
“Banten sudah bersatu. Tolak WUP, tolak relokasi, selamatkan Badak Jawa, selamatkan Ujung Kulon!” tutup H. Suminta Idris.